Profil Masyarakat Desa

Demografi

Desa Walikukun terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 8963 jiwa merupakan salah satu dari 12 ( Dua Belas ) desa di Kecamatan  Widodaren Batas Wilayah Desa Walikukun Kecamatan Widodaren  sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Widodaren
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Karangbanyu
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kayutrejo
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Gendingan

    Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi       :         800 Km

    Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten   :           30 Km

    Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan   :          0.5 Km

 Keadaan Masyarakat Desa Walikukun

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Walikukun bergerak dibidang Perdagangan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Walikukun yang harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi  bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Walikukun seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita ,Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

Keadaan Ekonomi 

Kekayaan Sumber Daya Alam  yang ada di Desa Walikukun amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang menghubungkan antar Kecamatan yaitu Kecamatan Widodaren dengan Kecamatan Mantingan dan Kedunggalar.

        Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDesa setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Walikukun Nomor 02 Tahun 2022 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
   2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
   3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun  Kekayaan desa terdiri dari :

1.    Tanah kas desa
2. Bangunan desa yang dikelola desa
3. Lain-lain kekayaan milik desa

          Desa Walikukun sebagaian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

Prasarana dan Sarana Desa

     Pembangunan masyarakat desa  diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :

• Posyandu         : 11  unit
• Polindes           :   0  unit
• Bidan Desa      :   1 orang

2. Prasarana Pendidikan

• Taman Kanak – kanak / TK          :  7  unit
• SD / MI                                         :  8  unit
• SLTP / MTs                                   :  2 unit
• SLTA / MA                                     :  1 unit
• TPA / TPQ                                    : 16  unit

3. Prasarana Umum lainnya

• Tempat ibadah          : 26  unit
• Lapangan Olahraga : 1  unit  

   Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

    Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
3. Bedohoitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
4. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.